Soppeng Siap Dukung Program Pengendalian Inflasi Sulsel Jelang Idul Adha
SOPPENG – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP2DD) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Rapat penting ini dihadiri oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., dan membahas strategi pengendalian inflasi serta ketersediaan bahan pokok untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kenaikan harga menjelang hari raya.
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam paparannya menyampaikan data inflasi Sulsel per April 2025. Angka inflasi month-to-month tercatat 1,91% dan year-on-year mencapai 2,28%. Meskipun masih berada dalam rentang target nasional, tren peningkatan ini perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.
Salah satu strategi kunci yang dibahas dan disepakati dalam HLM ini adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. GPM akan difokuskan pada komoditas pangan yang rentan terhadap kenaikan harga, seperti cabai, bawang merah, ikan, dan minyak goreng. Dengan menyediakan komoditas-komoditas tersebut dengan harga terjangkau, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi dapat dikendalikan.
Selain GPM, upaya peningkatan produksi pangan lokal juga menjadi fokus utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memperluas program mandiri benih untuk hortikultura dan memberikan bantuan bibit ikan kepada para petani dan nelayan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat daerah dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dan pemantauan distribusi barang. Digitalisasi transaksi pemerintahan juga menjadi prioritas utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan distribusi bantuan. Penggunaan aplikasi Sigap Sultan, sebuah aplikasi neraca pangan berbasis digital, akan dioptimalkan untuk memantau ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan distribusi yang tepat sasaran.
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi berharap seluruh elemen terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pelaku usaha, dapat bergerak cepat dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Kerja sama dan kolaborasi yang kuat diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung program-program pengendalian inflasi yang telah dirumuskan dalam HLM tersebut. Beliau menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi yang erat antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan upaya pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keikutsertaan Bupati Soppeng dalam HLM ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Soppeng.
